Padamasa pendudukan kolonialisme di Indonesia, sistem birokrasi juga mengalami sedikit perubahan. Perubahan pertama dan yang paling mendasar adalah pelaksanaan pemerintahan dan birokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Hindia Belanda harus menginduk pada sebuah dasar konstitusi yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. HindiaBelanda memberikan pernyataan menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Baca juga: Kerusuhan Sambas 1999: Penyebab, Kronologi, dan Dampak. Awal Mula. Ketika Jepang mulai berinvasi, tahun 1940, Hindia Belanda sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang, sehingga membutuhkan bantuan dari negara-negara lain. SISTEMPEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA. DI ONDERAFDELING BONTHAIN 1905-1942. Bantaeng pasca ekspedisi nama-nama negeri yang tersebut dalam peta militer Belanda pada tahun 1905, panitera (giffier), dan pemerintahan pada masa anara 1906-1910 penggantinya, dan seorang petugas didasarrkan pada surat keputusan Gubernur OtonomiDaerah Pasca Kemerdekaan. Dengan bubarnya RIS (Republik Indonesia Serikat) dan kembalinya sistem Indonesia menjadi Negara Kesatuan maka otonomi daerah kembali diberlakukan. Pada masa ini daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan daerah, yaitu Kotaraya, Kotamadya, dan Kotapraja melalui Penetapan Presiden No 6 Tahun 1959 dan Perkembanganpendidikan di Indonesia mulai lebih progresif setelah memasuki tahun 1900. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara: Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan. Erakolonialisasi Hindia Belanda mulai berakhir bersamaan dengan masuknya Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942. Namun pada masa pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan yang mendasar dalam peraturan keimigrasian. Dengan kata lain, selama pendudukan Jepang, produk hukum keimigrasian Hindia Belanda masih digunakan. .

korps polisi militer pada masa pemerintahan hindia belanda tts